WEDA – BPK RI Perwakilan Malut yang saat ini sementara melakukan penmeriksaan penggunaan anggaran tahun 2015 di Pemkab Halteng dihimbau untuk memperketat pemeriksaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
“Saya mengamati penmgelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di beberapa desa di Halteng terindikasi menyimpang. Ada oknum kepala desa yang berani berspekulasi dalam pengelolaan anggaran pekerjaan fisik. Modusnya, pekerjaan sengaja dilakukan tidak sesuai dengan spesifikasi teknisnya,” kata Rusli Sadek, tokoh masyarakat Patani Timur. Salah satu contoh kata dia di Desa Damuli. Ia menjelaskan di Desa Damuli, diduga pekerjaan jalan setapak dikerjakan tidak sesuai dengna spesifikasinya. Pekerja diperintahkan agar mengurangi takaran kerikil tanpa bnerkonsultasi dengan pengawas teknik. “Ini adalah contoh kasus dari berbagai persoalan pengelolaan dana desa yang hendaknya menjadi perhatian untuk segera dibenahi. Sehingga Kepala Desa selaku penanggungjawab terhindar dari masalah hokum,” ujarnya. (rid/kox)
Sumber dokumen: Malut Post, 6 Februari 2016