TOBELO – Pengelolaan keuangan daerah khususnya pos belanja untuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemkot Halut belum juga optimal. Buktinya, hasil temuan BPK RI tahun 2009 atas belanja daerah pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan dan bangunan gedung masih saja menyisakan masalah. Ada 8 item temuan BPK RI dengan total nilai sebesar Rp 7,2 miliar. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI nomor 05/LHP-TT/XIX.TER/01/2010 yang berhasil diperoleh oleh Malut Post, merilis sebanyak 8 item temuan dengan total nilai temuan sebesar Rp7.248.741.118. Delapan item tersebut umumnya merupakan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan pembangunan gedung.
Temuan BPK RI itu juga menyebar pada beberapa SKPD, yakni Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas PU, Dinas Kesehatan dan Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. Yang paling banyak yakni di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Dari delapan item tersebut ada dua item yang terdapat di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Dua item di Dinas Pendidikan itu yakni pembangunan ruang kelas baru (RKB) dengan nilai temuan sebesar Rp185.950.183,47 dan pelaksanaan kegiatan pengadaan konstruksi ruang kelas baru (RKB) senilai Rp 6,2 miliar yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sisa temuan itu menyebar ke beberapa SKPD dengan nilai temuan antara Rp 14 juta sampai Rp 260 juta.
Perlu diketahui, LHP BPK RI ini sudah diserahkan kepada Pemkab Halut maupun DPRD Halut sejak 12 Januari lalu. Bahkan oleh DPRD Halut, beberapa hari lalu telah merencanakan membentuk Pansus untuk menindaklanjuti temuan BPK RI yang ada di Dinas Pendidikan tersebut. Pasalnya, dari hasil temuan tentang pembangunan RKB tersebut terdapat di 29 Sekolah Dasar di Halut. ****
Malut Post (4/3)