Rabu (17/08),untuk memperingati hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-66, Perwakilan Provinsi Maluku Utara mengadakan upacara bendera di halaman kantor perwakilan, yang dikuti seluruh pegawai di Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Bertindak selaku Pembina Upacara adalah Kalan Provinsi Maluku Utara, Ir. M. Yusuf Guntur.
Dalam upacara bendera yang bertemakan “Dengan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, kita tingkatkan kesadaran hidup dalam ke-Bhineka-an untuk kokohkan persatuan NKRI, kita sukseskan kepemimpinan Indonesia dalam forum ASEAN untuk kokohkan solidaritas ASEAN.” dibacakan pula naskah pidato Ketua BPK RI, Hadi Purnomo. yang mengingatkan kita sebagai penerima mandat untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, agar keuangan Negara dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat, selain meningkatkan kualitas pemerikasaan keuangan, juga harus mengembangkan kapasitas dan kualitas pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, agar membantu terwujudnya good governance.
Disebutkan pula ,kita perlu mengingat kembali renstra BPK RI Tahun 2011-2015, dan visi kita untuk menjadi lembaga pemeriksaan yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya keuangna Negara yang akuntabilitas dan transaran. Selain itu dengan adanya perkembangan dan pertambahan jumlah pengelola keungan Negara dan entitas, kita dituntut bekerja lebih cerdas, keras, efektif, efisien dan ikhlas. Untuk menunjang kinerja yang baik diperlukan juga teknologi informasi yang dapat membantu kinerja kerja BPK, dalam hal ini diperlukan sinergi data yang disebut Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI), BPK menjalin kerjasama pembentukan pusat data dengan auditee.
Dengan adanya SNSI akan memberikan manfaat yaitu mengurangi KKN secara sistematik, mendukung optimalisasi penerimaan Negara, dan mendukung efisiensi dan efektifitas pengeluaran Negara, apabila pembentukan pusat data BPK melalui SNSI tersebut dapat terealisasikan, maka tidak hanya efisiensi dan efektivitas pemeriksaan dapat ditingkatkan, tetapi juga optimalisasi pengelolaan dan tanggung jawab keungan Negara akan lebih cepat terwujud.
