LABUHA – Krisis keuangan yang menimpa Pemkab Halsel hingga mengganggu sejumlah kegiatan pembangunan di Halsel disoroti organisasi kepemudaan di Halsel. Melalui Rapat Kerja Daerah KNPI di Hotel Buana Lipu, kemarin, krisis keuangan yang menimpa Pemkab Halsel itu menjadi salah satu poin rekomendasi agar diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Maluku Utara.
Menurut KNPI, audit itu diperlukan untuk memperjelas duduk perkara yang terjadi seputar pengelolaan keuangan Pemkab Halsel.
Selain itu, KNPI juga menghimbau agar aparat hukum seperti kejaksaan, kepolisian dan pengadilan memiliki komitmen untuk memberantas korupsi, pelanggaran HAM dan menindaklanjuti laporan laporan yang disampaikan LSM di Halsel.
“KNPI meminta DPRD agar krisis keuangan ini bisa direkomendasikan ke BPK segera mereka melakukan audit agar mengetahui duduk permasalahannya,” tulis KNPI dalam rilis yang ditandatangani Safri Thalib, S.H, Sekretaris KNPI Halsel.
Rekomendasi itu akan disampaikan ke Pemkab dan DPRD Halsel, kepolisian dan kejaksaan. KNPI berharap, semua pihak yang terkait dengan pembangunan di Halsel dapat membuka diri dan turut bekerjasama dengan elemen pemuda demi kemajuan bersama daerah.
Dalam Rakerda itu turut digelar dialog pemuda menghadirkan, Mudjur Somadayo, dari KNPI Malut, Asisten I Soleman Abdullah, mewakili bupati, Husni Salim dari Sekolah Tinggi Pertanian Labuha dan Hud Ibrahim tokoh Pemuda Halsel sebagai pemateri.
Malut Post (8/12)
