SOFIFI – Meski target pemerintah provinsi Maluku Utara belum meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WPT) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Pemprov tahun 2015 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Malut, namun dua kali berturut-turut mempertahankan opini wajar dengan pengecualian ( WDP ) sejak tahun 2014.
Opini WDP yang diberikan BPK Malut kepada Pemprov melalui paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Paripurna penyerahan dokumen LHP dipimpin wakil ketua I, Ikram Haris didampingi ketua DPRD, Alien Mus bertempat dikantor DPRD Malut, Jumat ( 3/6 ).
Penyerahan dokumen LHP dilakukan langsung auditor utama BPK-RI kepada Gubernur Malut, didampingi wakil Gubernur Malut, M Natsir Thaib, Ketua DPRD, Alien Mus dan Sekprov Muakdin Rajab dan disaksikan seluruh anggota DPRD serta pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemprov.
Sebelum penyerahan dokumen BPK kepada Pemprov, ketua BPK perwakilan Malut Roely Kadir membacakan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan keuangan sehingga Pemprov belum merain opini WPT, dan masih mempertahankan WDP. “ Sistim Pengendalian Internal yang belum maksimal sehingga masih terdapat temuan,“ ungkap Roely Kadir saat membacakan hasil audit keuangan dihadapan Gubernur dan pimpinan serta anggota DPRD.
Roely menyebutkan, temuan BPK Malut atas hasil audit LHP berupa permasalahan aset tetap milik Pemprov, laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas diseluruh SKPD lingkup Pemprov maupun sejumlah permasalahan lainnya. “ Harus lebih digenjot pada pengendalian internal.“ pintanya.
Sementara Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba usai paripurna mengatakan, awalnya Pemprov menargetkan meraih opini WTP, namun tidak mengharuskan meraih WTP, sebab Pemprov masih ada kelemahan temuan yang harus diperbaiki. “Kedepan kita akan upayakan perbaikan pengendalian internal, karena mendapat WTP harus dibarengi kerja keras, “ terangnya.
Orang nomor satu di Prov. Malut itu menuturkan, WDP yang diraih merupakan kedua kalinya bukan merupakan prestasi abadi. Tetapi kedepan pihaknya berupaya meraih WDP. “ WDP yang kita raih dari BPK sudah jauh lebih baik. Karena sudah mendekati tahap WTP dan Insya Allah kita akan perbaiki terus. Kemudian aset yang belum dikembalikan harus dikembalikan, “ tegasnya. (din/adv)
Sumber dokumen: Seputar Malut, 4 Juni 2016