TERNATE- meski mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, Laporan Keuangan Pemkot Ternate di tahun 2016 tidak berarti bersih. Pasalnya, masih ada beberapa temuan dan catatan yang harus diselesaikan pemkot. Di antaranya termasuk masalah aset.
Informasi yang dihimpun Malut Post, BPK meminta pemkot menyelesaikan aset bergerak milik pemkot, yaitu kendaraan dinas yang masih dikuasai pihak lain. Dari catatan tersebut ada 20 unit kendraan milik pemkot.
Terkait dengan aset ini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah (BPKSD0 taufik jauhar saat ditemui mengaku, 20 kendaraan tersebut terdiri dari 8 unit mobil 12 sepeda motor.
“Nilainya Rp.1,5 miliar, ini aset yang belum ditarik dari tahun 2002 hingga 2017,” ungkapnya sembari mengaku jumlah ini lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya.
Dia juga mengaku temuannya tersebut kini masih ditindaklanjuti dengan meminta setiap SKPD untuk menariknya. Taufik juga merinci kendaraan dinas tersebut (selengkapnya, lihat hasil pertemuan dengan pihak kementrian keuangan maupun kemendikbud beberapa waktu lalu).
“Itu kan sudah jelas. Tinggal perkembangannya bagaimana. Untuk itu, kita minta penjelasan dikbud kembali, apa kendalanya,” ungkap Anas. (mg-04/nty)
Sumber : Malut Post, 6 Juli 2017